17 Agustus: Rakyat Dijemur, Pejabat Berteduh—Kemerdekaan Milik Siapa?

Oleh: Marshal Pengamat Politik dan Sosial Budaya

MUARAENIMONLINE.COM – Setiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, pemandangan serupa kerap terlihat dalam sejumlah kegiatan upacara. Sebagian masyarakat dan petugas berdiri di bawah terik matahari, sementara sebagian tamu undangan berada di tempat yang terlindung dari cuaca.

Pemandangan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi saya, kondisi itu dapat menjadi bahan refleksi tentang hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.

Persoalannya bukan semata-mata soal tenda, kursi, atau fasilitas dalam sebuah upacara. Lebih jauh, hal itu dapat menjadi simbol tentang sejauh mana pemegang kekuasaan menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, seluruh peserta berdiri dan memberikan penghormatan kepada Merah Putih. Namun setelah seremoni selesai, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: apakah semangat kemerdekaan juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari?

Pajak dan Tanggung Jawab Negara

Masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada publik.

Pertanyaannya sederhana: apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah pendidikan dan kesehatan semakin mudah diakses? Apakah masyarakat kecil memperoleh perlindungan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Di balik angka penerimaan pajak terdapat kerja keras masyarakat. Ada buruh, petani, nelayan, pedagang, sopir, pekerja informal, pelaku UMKM, pegawai, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Karena itu, masyarakat layak mendapatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pasal 33 dan Kemakmuran Rakyat

Refleksi mengenai kemerdekaan juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut antara lain menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Baca Juga  Hari Jadi Kepri Ke-19, Gubernur Kepri Berikan Penghargaan Kepada Danrem 033 Atas Upaya Percepatan Vaksinasi Covid-19

Ketentuan tersebut semestinya menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya mengenai pertumbuhan investasi atau besarnya nilai produksi.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakat di sekitarnya masih menghadapi persoalan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau kesempatan kerja, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi.

Investasi dan pembangunan tentu dibutuhkan. Namun, manfaatnya harus dapat dirasakan secara proporsional oleh masyarakat dan daerah yang terdampak.

Ketika Modal dan Kekuasaan Berdekatan

Dalam diskursus politik, istilah oligarki sering digunakan untuk menggambarkan konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi pada kelompok tertentu.

Persoalannya bukan pada keberadaan orang kaya atau pengusaha. Dunia usaha justru memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

Yang perlu diawasi adalah kemungkinan munculnya hubungan yang terlalu erat antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan sehingga akses terhadap pengambilan kebijakan menjadi tidak seimbang.

Demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara setiap lima tahun. Demokrasi juga menyangkut keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi pertimbangan utama.

Rakyat tidak boleh hanya dianggap penting ketika suara mereka dibutuhkan dalam pemilu. Setelah pemilu selesai, suara masyarakat tetap harus didengar dalam proses pembangunan dan penyusunan kebijakan.

Investasi Penting, Kedaulatan Tetap Utama

Indonesia membutuhkan investasi untuk memperkuat perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Kerja sama dengan berbagai negara dan dunia usaha merupakan bagian dari dinamika ekonomi global.

Namun, keberhasilan investasi tidak seharusnya hanya diukur dari nilai modal yang masuk.

Ada pertanyaan lain yang lebih penting: berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta? Seberapa besar tenaga kerja lokal mendapatkan manfaat? Apakah terjadi transfer teknologi? Berapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri? Dan sejauh mana masyarakat di sekitar proyek memperoleh manfaat?

Setiap pembangunan berlangsung di atas ruang hidup masyarakat. Di dalamnya terdapat tanah, sungai, hutan, kebudayaan, sejarah, serta kehidupan masyarakat.

Baca Juga  Tingkatkan Kapabilitas SDM, Delegasi Bukit Asam (PTBA) Belajar Soal Inovasi Energi Terbarukan

Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya dihitung melalui angka investasi. Dampak sosial dan lingkungan juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.

Sumatra Jangan Hanya Menjadi Pemasok Bahan Mentah

Sumatra memiliki sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, minyak dan gas, hingga berbagai komoditas perkebunan serta mineral.

Potensi tersebut seharusnya tidak hanya menjadikan Sumatra sebagai daerah pemasok bahan mentah.

Pembangunan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah di daerah menjadi penting agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada aktivitas eksploitasi sumber daya.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat sumber daya alam keluar dari daerahnya, sementara persoalan lapangan kerja, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kekayaan alam semestinya mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah penghasil.

Pejabat Adalah Pelayan Publik

Kembali pada persoalan tenda dalam kegiatan 17 Agustus.

Pejabat bukan bangsawan dan bukan kasta sosial. Jabatan publik merupakan amanah yang diberikan melalui mekanisme negara dan dibatasi oleh hukum.

Fasilitas kedinasan juga pada prinsipnya diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas, bukan sebagai simbol kelas sosial.

Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semestinya semakin besar pula tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Pejabat tidak harus selalu mengalami seluruh kesulitan yang dialami rakyat. Namun, mereka harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Kepemimpinan bukan tentang seberapa tinggi kursi yang ditempati, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan.

Kemerdekaan Harus Terasa dalam Kehidupan Sehari-hari

Kemajuan bangsa tidak cukup diukur melalui gedung tinggi, jalan, kawasan industri, pertumbuhan ekonomi, atau nilai investasi.

Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah petani semakin sejahtera, nelayan semakin terlindungi, pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan hukum dapat ditegakkan secara adil.

Baca Juga  Sijago Merah Mengamuk, Satu Unit Rumah Hangus Terbakar di Muara Enim

Pembangunan seharusnya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat martabat manusia.

Kemerdekaan harus dapat dirasakan di meja makan, sekolah, rumah sakit, pasar, sawah, pabrik, jalan, dan ruang-ruang pelayanan publik.

Rakyat Berhak Bertanya

Kemerdekaan tidak berarti rakyat harus selalu setuju dengan pemerintah.

Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, dan masukan secara bertanggung jawab.

Rakyat berhak bertanya bagaimana pajak dikelola, siapa yang mendapatkan manfaat pembangunan, bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, dan mengapa ketimpangan masih terjadi.

Pemerintah juga tidak semestinya alergi terhadap kritik.

Rakyat yang kritis bukan berarti anti-pemerintah. Pengawasan masyarakat justru dapat menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai aturan.

Kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Merdeka untuk Siapa?

Pada akhirnya, peringatan 17 Agustus bukan hanya tentang upacara, pengibaran bendera, dan seremoni.

Hari Kemerdekaan juga seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa.

Apakah pembangunan telah mempersempit kesenjangan? Apakah kekayaan alam telah memberikan manfaat yang adil? Apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah masyarakat merasa semakin memiliki ruang untuk menentukan masa depannya?

Indonesia memang telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merupakan proses yang terus berjalan.

Karena itu, ketika Merah Putih berkibar dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita patut kembali mengingat bahwa republik ini bukan milik pejabat, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan milik segelintir pemodal.

Republik adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Maka, pertanyaan tentang kemerdekaan bukan sekadar retorika: apakah kemerdekaan sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?

Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukan ketika sebagian orang hidup dalam kenyamanan, melainkan ketika seluruh rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera, bermartabat, dan menentukan masa depannya.

Merdeka bukan berarti rakyat harus diam. Merdeka berarti rakyat memiliki hak untuk bertanya, mengawasi, dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

iklan

iklan

Iklan

Iklan

Iklan Kosan