MUARAENIMONLINE.COM -Peristiwa hukum yang menimpa Bupati Muara Enim menjadi ujian yang tidak ringan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan seluruh masyarakat Bumi Serasan Sekundang. Sebagai Ketua PCNU Muara Enim, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas situasi yang terjadi. Namun demikian, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kita wajib menghormati proses yang sedang berlangsung dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu menyikapinya dengan bijaksana, objektif, dan proporsional. Proses hukum harus dihormati, namun pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kepentingan masyarakat tidak boleh terhenti. Pemerintahan harus tetap berjalan demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Kita juga perlu mengakui secara objektif bahwa sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Muara Enim yang juga Mustasyar/Penasehat PCNU bersama jajaran pemerintah daerah telah berupaya menjalankan amanah rakyat melalui berbagai program dalam visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA). Berbagai program prioritas mulai direalisasikan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Pemerintah daerah juga berupaya mendukung dan mensukseskan berbagai program strategis pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari sinergi pembangunan yang berkelanjutan.
Di samping itu, berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk permasalahan angkutan batubara yang berdampak pada keselamatan, kenyamanan, dan infrastruktur daerah, juga telah menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk dicarikan solusi terbaik. Begitu pula dukungan terhadap pondok pesantren, kegiatan keagamaan, rumah ibadah, majelis taklim, serta kemitraan dengan para ulama dan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terus mendapatkan perhatian sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah.
Peristiwa ini hendaknya menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, ASN, maupun siapa saja yang diberikan amanah oleh rakyat. Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kewenangan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Pertanggungjawaban di dunia mungkin memiliki batas, namun pertanggungjawaban di akhirat tidak mengenal batas waktu dan tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Karena itu, nilai-nilai kejujuran, amanah, integritas, keadilan, dan pengabdian harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin maupun aparatur pemerintahan.
Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan amanah kepada Ir. Hj. Sumarni sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin Kabupaten Muara Enim di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.
Kami berharap Plt. Bupati bersama seluruh jajaran pemerintahan dapat menjaga stabilitas daerah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta melanjutkan perjuangan mewujudkan visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), khususnya percepatan dan keberlanjutan 20 Program Prioritas MEMBARA yang telah menjadi harapan besar masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.
Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal, mengawasi, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.
Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Justru dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat harus tetap memiliki kepedulian untuk memberikan masukan, kritik, dan koreksi yang konstruktif. Kritik yang dilandasi niat baik, disampaikan secara santun, berbasis data dan fakta, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik, melainkan pemerintah yang terbuka terhadap masukan dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri.
Demikian pula masyarakat yang baik bukan hanya memberikan apresiasi terhadap keberhasilan, tetapi juga berani mengingatkan ketika terdapat kekurangan atau penyimpangan. Keseimbangan antara dukungan dan pengawasan inilah yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah.
Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum introspeksi dan pembelajaran bersama. Hormati proses hukum yang sedang berjalan, jaga persatuan dan kondusivitas daerah, dukung keberlanjutan pembangunan, serta terus kawal pelaksanaan Program MEMBARA agar tetap berada pada jalur yang benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Keberhasilan MEMBARA tidak bergantung pada satu figur semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim. Dengan dukungan, pengawasan, kritik yang membangun, serta partisipasi aktif masyarakat, insya Allah cita-cita mewujudkan Muara Enim yang bangkit, sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan akan dapat diwujudkan.
Ahmad Mujtaba (Gus Amu) Ketua PCNU Muara Enim Menyampaikan
“Mari kita hormati proses hukum, menjaga amanah, mengawal pemerintahan dengan sikap kritis dan konstruktif, serta bersama-sama mensukseskan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA) demi kemaslahatan masyarakat Bumi Serasan Sekundang.”
Laporan : Hendra
