MUARAENIMONLINE. COM -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim mengambil langkah untuk meredam polemik yang berkembang terkait rencana pemberian gelar adat Meraje kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
PSI Muara Enim secara resmi membatalkan usulan pemberian gelar adat tersebut. Keputusan itu disampaikan melalui surat Nomor 008/A/DPD/VI-003/2026 tertanggal 22 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim.
Ketua DPD PSI Kabupaten Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar, mengatakan pembatalan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat Semende sekaligus upaya menghentikan polemik yang berkembang di media sosial maupun menjadi perbincangan masyarakat.
“Keputusan ini kami ambil agar polemik yang berkembang dapat dihentikan. Kami menghormati adat istiadat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Semende,” ujar Elfin.
Elfin juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Semende apabila usulan pemberian gelar adat tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, maupun perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
“Atas nama pribadi dan DPD PSI Kabupaten Muara Enim, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Semende apabila langkah dan usulan yang kami sampaikan menimbulkan polemik atau menyinggung perasaan masyarakat. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk mengabaikan, mencampuri, ataupun tidak menghormati adat dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Semende,” kata Elfin.
Menurut Elfin, rencana pemberian gelar Meraje kepada Joko Widodo sebelumnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan. Namun, setelah mencermati dinamika dan respons yang berkembang di masyarakat, pihaknya memilih membatalkan usulan tersebut.
PSI, kata dia, tidak ingin persoalan gelar adat justru memunculkan perbedaan pandangan yang berujung pada perdebatan berkepanjangan.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa dipertentangkan. Bagi kami, menjaga persatuan, kerukunan dan kondusivitas masyarakat Muara Enim jauh lebih penting,” tegasnya.
Elfin menegaskan, permintaan maaf tersebut bukan sekadar untuk mengakhiri polemik, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Semende yang memiliki kekayaan adat dan budaya yang harus dijaga bersama.
“Kami menghargai masyarakat Semende, para tokoh adat dan seluruh lembaga adat. Jika ada kekeliruan dari kami, kami dengan tulus meminta maaf dan berharap persoalan ini dapat kita akhiri dengan baik,” ujarnya.
Elfin juga mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Semende, agar tidak terprovokasi oleh informasi maupun narasi yang berkembang di media sosial. Ia meminta seluruh pihak menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai adat.
“Setelah adanya pembatalan ini, kami berharap polemik tidak lagi diperpanjang. Mari kita hormati lembaga adat dan masyarakat Semende serta kembali fokus pada kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga persatuan dan membangun Muara Enim,” katanya.
Ia menambahkan, keputusan DPD PSI Muara Enim tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihaknya menghormati kewenangan Dewan Pembina Adat Semende dalam persoalan yang berkaitan dengan adat dan pemberian gelar.
“Tidak ada kepentingan untuk memaksakan pemberian gelar adat. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan pertimbangan lembaga adat,” ujar Elfin.
Dengan pembatalan tersebut, DPD PSI Kabupaten Muara Enim berharap polemik yang sempat ramai di ruang publik dapat segera berakhir. Langkah itu diharapkan menjadi titik temu untuk menjaga suasana tetap sejuk serta hubungan baik antara seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Muara Enim, khususnya masyarakat Semende.
“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Semende. Mari kita tutup polemik ini dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan,” pungkas Elfin.
